Dugaan Penyadapan Presiden, Brigjen (Purn) MJP Hutagaol Soroti Ancaman Penyalahgunaan Data Strategis
- account_circle Suwoto
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 235
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DORONG PENGUSUTAN HINGGA RANTAI KOMANDO
Dalam perkembangan perkara, Komisi III DPR RI meminta Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menindaklanjuti sejumlah aspek hukum yang menjadi perhatian dalam rapat.
Hutagaol menilai penyidikan perlu mengungkap asal-usul teknologi yang digunakan, legalitas akses, kemungkinan rantai perintah, penerima informasi, tujuan penggunaan data, hingga sumber pembiayaan apabila ditemukan indikasi yang relevan.
Ia juga menyoroti empat indikator penting, yaitu pengungkapan rantai komando, motif dan pembiayaan, penggunaan informasi, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi negara.
Meski demikian, seluruh dugaan harus tetap diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum. Permintaan atau pandangan politik DPR bukan merupakan putusan pengadilan dan tidak dapat menggantikan proses pembuktian pidana.
PENGUATAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN DATA
Lebih lanjut, Hutagaol mendorong penguatan pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan, termasuk kejelasan dasar hukum, otorisasi, pembatasan tujuan, pencatatan akses, dan mekanisme audit.
Menurutnya, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional, sementara aparat penegak hukum harus bekerja profesional, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat dan media juga diharapkan meningkatkan literasi informasi, memeriksa sumber pemberitaan, serta menghindari penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar