Hakim Sejati Tidak Tunduk pada Kekuasaan, Integritas dan Konstitusi Harus di Atas Segalanya
- account_circle Suwoto
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 28
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Jakarta – Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Hakim tidak boleh menjadi alat kekuasaan, kepentingan politik, tekanan kelompok, maupun transaksi kepentingan. Integritas moral, independensi, dan keberanian menegakkan keadilan harus menjadi landasan setiap putusan pengadilan.
Hal tersebut menjadi pokok pemikiran Henry Sitanggang, S.H., dan Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol dalam tulisan bertajuk Kemerdekaan Peradilan, Integritas Moral, dan Kehormatan Konstitusi.
Menurut kedua penulis, kualitas seorang hakim tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual dan penguasaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga keberanian mempertahankan kebenaran ketika menghadapi tekanan, ancaman, uang, jabatan, dan kepentingan politik.
KEMERDEKAAN HAKIM ADALAH AMANAT KONSTITUSI
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Prinsip tersebut diperkuat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi hakim harus dijaga dari campur tangan pihak luar, tanpa menghilangkan kewajiban untuk tunduk pada hukum, kode etik, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Kedua penulis menegaskan bahwa independensi bukan berarti kekebalan hukum. Kemerdekaan hakim juga bukan kewenangan tanpa batas.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar