GERILYA KOGNITIF SERI 7: Deepfake Ancam Kepercayaan Publik, Wajah dan Suara Kini Bisa Direkayasa AI

MediaSuaraMabes | Jakarta – Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru dalam ekosistem informasi digital. Salah satunya adalah teknologi deepfake, yang memungkinkan gambar, suara, dan video seseorang dimanipulasi sehingga tampak seolah-olah nyata.

Persoalan tersebut menjadi sorotan Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol dalam tulisan Gerilya Kognitif Seri 7: Deepfake dan Perang Kepercayaan: Ketika Mata dan Telinga Bisa Ditipu, Bagaimana Kita Membedakan Kebenaran dan Rekayasa?, yang disusun di Jakarta, 5 November 2026.

Menurut Hutagaol, deepfake bukan sekadar persoalan kecanggihan teknologi, melainkan juga tantangan terhadap identitas, reputasi, dan kepercayaan masyarakat. Rekayasa AI dapat membuat seseorang terlihat atau terdengar menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan.

Teknologi ini memiliki manfaat dalam industri kreatif, pendidikan, dan hiburan. Namun, penyalahgunaannya berpotensi memicu penipuan, pemerasan, pencemaran reputasi, serta penyebaran informasi palsu.

Kasus Penipuan Deepfake di Indonesia

Ancaman tersebut telah ditemukan dalam sejumlah kasus di Indonesia. Pada Januari 2025, Bareskrim Polri mengungkap penipuan menggunakan video deepfake yang mencatut wajah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyampaikan terdapat 11 korban dengan kerugian sekitar Rp30 juta. Pada Februari 2025, Polri kembali mengungkap kasus penipuan serupa yang mencatut sejumlah pejabat negara. Kasus kedua disebut melibatkan sekitar 100 korban di 20 provinsi dengan keuntungan pelaku yang diungkap mencapai Rp65 juta.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dapat menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus mengancam keamanan identitas digital masyarakat.

Deepfake dan Perang Kepercayaan

Hutagaol menilai dampak deepfake dapat meluas ketika konten manipulatif menyebar sebelum keasliannya diperiksa. Video palsu yang melibatkan tokoh publik, misalnya, berpotensi memicu kemarahan dan kebingungan.

Bahkan setelah terbukti sebagai rekayasa, dampaknya belum tentu langsung hilang. Masyarakat dapat tetap menyimpan keraguan terhadap informasi yang benar maupun klarifikasi resmi.

Meski demikian, tidak setiap konten palsu atau viral dapat langsung disebut sebagai operasi pengaruh terorganisasi. Penilaian tersebut membutuhkan bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.