Perang Kognitif di Era Digital, Brigjen (Purn) MJP Hutagaol: Indonesia Perlu Perkuat Ketahanan Informasi
- account_circle Suwoto
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 70
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Jakarta – Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola persaingan kekuasaan dunia. Penguasaan data, informasi, kecerdasan buatan (AI), dan kemampuan membentuk persepsi masyarakat kini menjadi faktor strategis yang memengaruhi keamanan serta kedaulatan suatu negara.
Fenomena tersebut dikenal sebagai perang kognitif (cognitive warfare), yakni persaingan untuk memengaruhi cara manusia menerima informasi, membangun persepsi, hingga mengambil keputusan.
Dalam kajian bertajuk “Membaca Indonesia dan Dunia Melalui Gerilya Kognitif: Kajian Aplikatif 2 dari 12”, Brigjen (Purn) MJP. Hutagaol mengingatkan bahwa ancaman era digital tidak hanya menyasar infrastruktur teknologi, tetapi juga perhatian, emosi, kepercayaan, dan pola pikir masyarakat.
Menurutnya, penguasaan data dapat memberikan keunggulan informasi, sementara pengolahan informasi dan pembentukan narasi berpotensi memengaruhi persepsi serta keputusan individu maupun kelompok.
DUGAAN PENYADAPAN JADI PERINGATAN KEAMANAN DATA
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan perkara tersebut. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, Kapolri mengungkapkan adanya empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hutagaol menilai, perkara tersebut perlu didalami secara menyeluruh, termasuk asal-usul teknologi, legalitas akses, kemungkinan rantai perintah, pihak penerima informasi, serta tujuan penggunaan data.
Namun, dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan operasi perang kognitif. Hubungan tersebut perlu dibuktikan apabila ditemukan penggunaan informasi untuk membentuk narasi, memengaruhi persepsi, atau menekan pihak tertentu.
Penetapan tersangka juga bukan putusan pengadilan sehingga seluruh pihak tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar