Antisipasi Lonjakan Kendaraan Nataru 2026–2027, Pemerintah Siapkan Tiga Pelabuhan Alternatif

MediaSuaraMabes | Banyuwangi – Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan pada jalur penyeberangan utama Ketapang–Gilimanuk.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Rabu (4/11/2026).

Rapat melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, serta PT ASDP Indonesia Ferry.

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, menjelaskan bahwa hasil survei menunjukkan tiga pelabuhan yang disiapkan sebagai jalur alternatif, yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali.

“Pelabuhan di sisi Jawa disiapkan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjungwangi. Sementara di sisi Bali disiapkan Pelabuhan Celukan Bawang, yang masing-masing diproyeksikan mengangkut hingga 500 kendaraan,” jelas Komang.

Untuk mendukung rencana operasional tersebut, disiapkan 13 kapal penyeberangan. Sebanyak delapan kapal direncanakan melayani Pelabuhan Jangkar, sedangkan lima kapal lainnya melalui Pelabuhan Tanjungwangi.

Menurut Komang, berdasarkan hasil pembahasan, potensi kendaraan kelas Vb yang melintas melalui Ketapang–Gilimanuk diperkirakan mencapai 1.000 kendaraan per hari. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui pembagian arus penyeberangan ke pelabuhan alternatif.

Fasilitas Pelabuhan dan Subsidi Jadi Perhatian

Selain kesiapan kapal dan kapasitas pelabuhan, pemerintah juga membahas peningkatan fasilitas pendukung. Pembenahan yang direncanakan meliputi penambahan penerangan, fasilitas toilet, serta kamera pengawas atau CCTV guna menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa.

Dalam rapat tersebut juga muncul usulan agar biaya penyeberangan melalui pelabuhan alternatif mendapatkan subsidi penuh hingga 100 persen atau menjadi Rp0 selama periode Nataru. Namun, usulan tersebut masih memerlukan pembahasan dan keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Kebijakan subsidi diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan jalur alternatif sehingga beban kendaraan di lintasan Ketapang–Gilimanuk dapat dikurangi.

Adapun pelayanan penyeberangan alternatif direncanakan berlangsung pada 18–30 Desember 2026. Pengaturan waktu tersebut mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.

Komang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung rencana tersebut dan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya terkait manajemen serta rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.

Dishub Banyuwangi juga akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait agar pelaksanaan layanan alternatif dapat berjalan tertib dan lancar.

Melalui langkah antisipatif ini, pemerintah berharap distribusi arus kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru 2026–2027 dapat lebih terkendali, sekaligus memberikan pilihan perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan.