Provinsi Tapanuli Dinilai Strategis Jadi Pusat Pertumbuhan Baru Sumatera

MediaSuaraMabes, Jakarta | Gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli dinilai bukan sekadar upaya pemekaran wilayah administratif, melainkan sebuah strategi besar untuk mempercepat pembangunan kawasan Tapanuli sebagai pusat pertumbuhan baru di Pulau Sumatera.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol ’86, dalam sebuah tulisan reflektif yang disampaikan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, pembentukan Provinsi Tapanuli harus dipandang sebagai langkah strategis dalam menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan Bona Pasogit.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah Provinsi Tapanuli diperlukan atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah kawasan yang memiliki sejarah panjang, sumber daya alam melimpah, kualitas SDM tinggi, dan posisi geografis strategis tidak memerlukan percepatan pembangunan yang lebih fokus dan terarah,” ujar Hutagaol.

Ia menjelaskan, Tapanuli bukanlah entitas baru karena sejak masa Hindia Belanda kawasan tersebut telah dikenal sebagai Karesidenan Tapanuli dengan Sibolga sebagai pusat pemerintahan.

Wilayah yang diproyeksikan menjadi Provinsi Tapanuli meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Kota Sibolga.

Kawasan tersebut dinilai memiliki keunggulan geografis karena menghubungkan Danau Toba, dataran tinggi Tapanuli, kawasan pegunungan hingga pesisir barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Selain memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan ekonomi kreatif, Tapanuli juga menyimpan potensi energi hijau yang strategis bagi masa depan Indonesia.

Keberadaan PLTP Sarulla sebagai salah satu pembangkit panas bumi terbesar di dunia serta potensi hidro energi di kawasan Batang Toru menjadi modal penting dalam mendukung transisi energi nasional.

Di bidang infrastruktur, keberadaan Bandara Internasional Silangit, Pelabuhan Sibolga, dan Teluk Tapian Nauli dinilai semakin memperkuat posisi Tapanuli sebagai gerbang perdagangan dan jasa maritim di kawasan barat Sumatera.

Namun demikian, Hutagaol menegaskan bahwa kekuatan terbesar Tapanuli sesungguhnya terletak pada kualitas sumber daya manusianya.

“Dari tanah Batak lahir ribuan profesor, akademisi, dokter, pengusaha, tokoh nasional, perwira TNI-Polri hingga diaspora yang tersebar di berbagai negara. Modal sosial ini merupakan aset pembangunan yang sangat besar,” katanya.

Ia menambahkan, pemekaran bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif, pemerataan pembangunan, serta rentang kendali pemerintahan yang lebih dekat.

Dengan luas wilayah hampir 19 ribu kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa, kawasan Tapanuli dinilai telah memiliki kapasitas yang memadai untuk berkembang menjadi sebuah provinsi.

Ke depan, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli menargetkan Tapanuli mampu menjadi pusat pariwisata budaya kelas dunia, pusat energi hijau nasional, pusat pendidikan dan kesehatan kawasan barat Sumatera, serta pusat ekonomi rakyat dan industri kreatif berbasis potensi lokal menuju Indonesia Emas 2045.

“Perjuangan menghadirkan Provinsi Tapanuli bukanlah perjuangan politik kekuasaan, melainkan ikhtiar menghadirkan pusat pertumbuhan baru yang akan memperkuat Sumatera Utara sekaligus memperkuat Indonesia,” tegas Hutagaol.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat filosofi Marsipature Hutanabe sebagai fondasi membangun kampung halaman demi masa depan generasi penerus.

(Suwoto)