DPRK Kepulauan Yapen Bahas 11 Raperda Non-APBD, Empat Dijadwalkan Masuk APBD Induk 2027
- account_circle Bernadus Nicko
- calendar_month 31 menit yang lalu
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Serui – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen menggelar rapat pembahasan terkait penetapan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non-APBD). Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (17/11/2026).
Wakil Ketua III DPRK Kepulauan Yapen dari Kelompok Khusus, Bernad Worumi, S.Sos., menyampaikan bahwa pembahasan 11 Raperda Non-APBD tersebut telah menghasilkan pembagian jadwal pembahasan dan penetapan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.
Ia menjelaskan, rapat paripurna untuk penetapan 11 Raperda Non-APBD dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026.
Dari total 11 Raperda tersebut, sebanyak empat Raperda direncanakan untuk dimasukkan dan dibahas bersamaan dengan pembahasan APBD Induk Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2027, yang dijadwalkan berlangsung sekitar awal hingga pertengahan Desember 2026.
Sementara itu, tujuh Raperda lainnya akan dilanjutkan pembahasannya sepanjang tahun anggaran 2027, setelah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengajukan materi dan rancangan peraturan daerah sesuai bidang kewenangannya.
Adapun empat Raperda yang direncanakan masuk dalam pembahasan APBD Induk 2027 meliputi:
1. Raperda tentang Pengendalian Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Raperda tentang Perpustakaan Daerah.
3. Raperda tentang Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), yang merupakan inisiatif DPRK Kepulauan Yapen.
4. Raperda tentang Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi daerah yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta penanganan berbagai persoalan sosial dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dengan adanya pembagian tahapan pembahasan ini, tujuh Raperda lainnya akan memperoleh kesempatan untuk dibahas lebih lanjut setelah materi rancangan disiapkan dan disampaikan oleh OPD terkait pada tahun anggaran 2027.
Jurnalis : Bernadus Nicko
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 21 Desember 2021 sebagai Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Prov. Papua. Email : bernadus.nicko@mediasuaramabes.co.id

Saat ini belum ada komentar