Kabiro MSM Soroti Dugaan Minimnya Pengawasan Proyek TA 2026 di Kota Sabang, Dinas PUPR Diminta Beri Klarifikasi
- account_circle Soeharto
- calendar_month 9 jam yang lalu
- visibility 80
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Sabang, Aceh – Pelaksanaan sejumlah pekerjaan proyek pemerintah daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 di Kota Sabang menjadi sorotan Kepala Biro Media Suara Mabes Kota Sabang, Soeharto. Ia mempertanyakan keberadaan konsultan pengawas dan pengawasan dari dinas teknis saat pekerjaan berlangsung di sejumlah lokasi proyek.
Sorotan tersebut disampaikan Soeharto kepada Media Suara Mabes, Kamis (12/11/2026). Berdasarkan hasil kunjungannya ke beberapa titik pekerjaan proyek, ia mengaku tidak melihat keberadaan konsultan pengawas maupun petugas pengawasan dari dinas terkait saat berada di lokasi.
Menurut Soeharto, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, kualitas, dan ketentuan yang berlaku.
Saat melakukan peninjauan, Soeharto mengaku sempat berbincang dengan sejumlah kepala tukang dari pihak rekanan mengenai keberadaan konsultan pengawas.
Dari percakapan tersebut, ia memperoleh keterangan bahwa konsultan pengawas sempat datang ke lokasi, tetapi kemudian meninggalkan tempat pekerjaan. Keterangan serupa juga disampaikan oleh kepala tukang di lokasi lainnya.
Meski demikian, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak konsultan pengawas dan dinas teknis terkait untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.
KPA DAN PPTK DIMINTA OPTIMALKAN PENGAWASAN
Soeharto menilai kepala dinas selaku pengguna atau kuasa pengguna anggaran sesuai penetapan kewenangan, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), perlu memastikan mekanisme pengawasan proyek berjalan sebagaimana mestinya.
Ia berharap pihak terkait tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pemantauan langsung dan evaluasi terhadap kinerja konsultan pengawas.
“Setiap pekerjaan proyek pemerintah harus memiliki pengawasan yang jelas. Konsultan pengawas memiliki tanggung jawab sesuai kontrak dan lingkup pekerjaannya. Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan berjalan tanpa pengawasan yang optimal,” ungkap Soeharto.
Ia juga meminta agar apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pihak yang berwenang memberikan teguran dan melakukan evaluasi sesuai ketentuan kontrak.
Jurnalis : Soeharto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 1 Juni 2026 sebagai Kepala Biro (Kabiro) Kota Sabang - Prov. Aceh. Email : soeharto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar