Proyek APBK Sabang TA 2026 Disorot, Kabiro Media Suara Mabes Minta APH Telusuri Dugaan Ketimpangan Pembagian Paket

MediaSuaraMabes | Sabang, Aceh – Sejumlah pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Sejumlah rekanan lokal dan pihak yang mengaku sebagai tim pendukung menyampaikan keluhan terkait dugaan ketimpangan dalam distribusi paket pekerjaan tersebut.

Informasi itu disampaikan sejumlah sumber kepada Kepala Biro Media Suara Mabes Kota Sabang, Soeharto, pada Selasa (20/10/2026). Para sumber meminta identitasnya tidak dipublikasikan demi pertimbangan tertentu.

Menurut keterangan sumber, terdapat dugaan bahwa sejumlah paket pekerjaan terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu. Bahkan, seorang rekanan disebut-sebut dapat memperoleh hingga sekitar 10 paket pekerjaan, sementara pihak lain memperoleh empat atau lima paket.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pengadaan, data penyedia, serta keterangan resmi dari instansi terkait. Belum dapat dipastikan apakah distribusi paket yang dikeluhkan tersebut melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rekanan Lokal Mengaku Kecewa

Sejumlah rekanan lokal mengaku kecewa karena merasa belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pemerintah daerah. Mereka menyatakan selama ini tetap mengeluarkan biaya untuk memenuhi administrasi dan memperpanjang dokumen perusahaan.

“Setiap tahun kami membayar pajak dan memperpanjang dokumen perusahaan dengan biaya jutaan rupiah. Namun, kami merasa belum mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek. Kami hanya menjadi penonton,” ungkap salah seorang sumber.

Sumber juga mempertanyakan informasi mengenai pihak yang disebut memperoleh pekerjaan meskipun diduga tidak memiliki perusahaan sendiri. Keterangan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Keluhan lain berkaitan dengan paket aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan berupa pengadaan boat fiber. Menurut sumber, paket yang disebut telah diserahkan kepada dinas terkait untuk diproses oleh seorang rekanan itu diduga kemudian dikerjakan pihak lain.

Perihal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses penetapan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Hingga berita ini disusun, informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari instansi terkait dan pihak yang disebut dalam keterangan sumber.

Selain rekanan, beberapa pihak yang mengaku sebagai tim pendukung juga menyampaikan kekecewaan. Mereka mengklaim telah ikut berjuang dalam proses politik, tetapi belum memperoleh paket pekerjaan yang diharapkan. Keluhan ini merupakan pernyataan pihak terkait dan belum menjadi bukti adanya pelanggaran.