Gubernur Dan DPRD Sulut Jangan Tutup Mata! Pelindo Manado Jangan Jadikan Masyarakat Sitaro, Sangihe Dan Talaud Seperti Tamu di Tanah Sendiri!

MediaSuaraMabes | Talaud – Keluarga Dibatasi Mengantar dan Menjemput Penumpang, Golfried Timpua: Jangan Sampai Aturan Pelabuhan Mengorbankan Rasa Kemanusiaan! Jumat 16/10/2026.

Kebijakan baru yang diberlakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di wilayah Pelabuhan Manado terkait pembatasan akses keluarga dalam mengantar dan menjemput penumpang kapal mendapat sorotan dari Pembina LPKPK Kabupaten Kepulauan Talaud Golfried Timpua.

Kebijakan tersebut dinilai perlu segera dievaluasi karena berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat kepulauan, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaud yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut sebagai urat nadi kehidupan.

Menurut Timpua, pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bersandar, tetapi merupakan pintu penghubung kehidupan masyarakat kepulauan dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara.

GUBERNUR DAN KETUA DPRD SULUT DIMINTA TURUN TANGAN!

Golfried Timpua mendesak Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara agar tidak membiarkan kebijakan pelayanan pelabuhan justru mempersempit ruang masyarakat untuk mendampingi anggota keluarganya.

Bagaimana nasib orang tua lanjut usia yang hendak berangkat? Bagaimana dengan penumpang yang sedang sakit, penyandang disabilitas, ibu yang membawa anak kecil, maupun masyarakat dari pulau-pulau terluar yang membutuhkan bantuan keluarga saat turun dari kapal?

Apakah mereka harus menghadapi seluruh kesulitan itu sendirian hanya karena aturan akses yang diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat kepulauan?

JANGAN ATAS NAMA ATURAN, NILAI KEMANUSIAAN JUSTRU DIKESAMPINGKAN!

LPKPK memandang bahwa keamanan dan ketertiban pelabuhan memang merupakan kewajiban pengelola. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang manusiawi, layak, dan tidak diskriminatif.

PELINDO DIMINTA MEMBUKA RUANG EVALUASI

Persoalan ini bukan berarti masyarakat menolak sistem pengamanan pelabuhan.

Yang dipersoalkan adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara proporsional tanpa mengabaikan kebutuhan pendampingan keluarga.

LPKPK meminta Pelindo Manado memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pemberlakuan aturan baru, batas wilayah yang tidak dapat dimasuki pengantar maupun penjemput, serta mekanisme khusus bagi penumpang yang membutuhkan pendampingan.

Apabila akses menuju area tertentu memang harus dibatasi demi keselamatan dan keamanan, pengelola diharapkan menyediakan fasilitas alternatif yang memadai.

Jangan sampai masyarakat kepulauan yang telah menempuh perjalanan laut berjam-jam justru mengalami kesulitan ketika tiba di pintu gerbang ibu kota provinsinya sendiri.

TIGA WILAYAH KEPULAUAN BUKAN ANAK TIRI PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA!

Sitaro, Sangihe, dan Talaud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Sulawesi Utara.

Masyarakatnya memiliki kepentingan yang sama untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Karena itu, Golfried Timpua meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi bersama DPRD Sulut.

LPKPK mendorong adanya pertemuan antara pemerintah provinsi, DPRD, Pelindo, otoritas pelabuhan, operator kapal, serta perwakilan masyarakat kepulauan guna mencari penyelesaian yang tidak merugikan kepentingan publik.

PELABUHAN BOLEH MEMILIKI PAGAR PENGAMANAN, TETAPI JANGAN SAMPAI PELAYANANNYA MEMBANGUN TEMBOK PEMISAH ANTARA MASYARAKAT KEPULAUAN DAN KELUARGANYA!

Persoalan inikah diharapkan tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat, melainkan menjadi agenda evaluasi nyata demi perbaikan pelayanan transportasi laut di Sulawesi Utara.

[ Amir Pontoh ][ wa korwil Id Timur ]