Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Daerah » Warga RT 05 Desa Kuala Tolak Dugaan PT Laman Mining Geser Batas Lahan, Patok Lama Dan Patok Baru Jadi Bukti Persoalan

Warga RT 05 Desa Kuala Tolak Dugaan PT Laman Mining Geser Batas Lahan, Patok Lama Dan Patok Baru Jadi Bukti Persoalan

  • account_circle Sukarto
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MediaSuaraMabes | Kuala Tolak, Ketapang – Sejumlah warga RT 05 Desa Kuala Tolak di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyampaikan keberatan atas dugaan perubahan batas wilayah operasional PT Laman Mining yang dinilai telah memasuki atau mengambil sebagian lahan milik masyarakat.

Persoalan ini mencuat setelah warga menemukan adanya dua patok batas berbeda di lapangan. Warga menduga pemasangan patok baru telah menyebabkan tanah masyarakat yang belum dibebaskan ikut masuk ke dalam batas wilayah yang diklaim perusahaan.

DUA PATOK BERBEDA MENIMBULKAN PERTANYAAN

Warga menemukan adanya dua patok batas yang berbeda di lapangan. Patok pertama merupakan patok lama yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai penanda batas PT Laman Mining. Sementara itu, patok kedua berupa tiang beton berwarna merah yang menurut keterangan warga merupakan patok batas baru.

Perbedaan posisi kedua patok tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Warga menduga perubahan batas tersebut telah menyebabkan sebagian tanah masyarakat RT 05 masuk ke dalam wilayah yang diklaim sebagai batas perusahaan.

Warga juga memiliki dokumentasi foto kedua patok yang dilengkapi informasi waktu dan koordinat GPS pada 31 Oktober 2026 pukul 09.47 WIB.

Adapun titik koordinat yang tercantum dalam dokumentasi tersebut adalah:

1. Patok merah (batas baru menurut keterangan warga): Latitude -1.459013, Longitude 110.0848.
2. Patok lama: Latitude -1.459077, Longitude 110.084701.

Warga meminta agar kedua titik tersebut diperiksa dan dibandingkan dengan peta batas wilayah perusahaan yang lama maupun yang terbaru.

KETUA LPM: PERUSAHAAN DINILAI TIDAK MENGHORMATI ADAT ISTIADAT DAN PEMERINTAHAN SETEMPAT

Menurut Ketua LPM, Amat Yani, persoalan pemasangan patok batas di wilayah RT 05 bukan sekadar persoalan teknis pertanahan, tetapi juga menyangkut tata krama, adat istiadat, serta komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintahan setempat.

Amat Yani menyampaikan bahwa pihak perusahaan dinilai tidak melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik sebelum melakukan pemasangan patok batas. Akibatnya, tanah warga yang menurut keterangan masyarakat belum pernah dibebaskan justru ikut dipasangi patok batas perusahaan.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan serupa bukan baru pertama kali terjadi, melainkan sudah beberapa kali muncul di wilayah sekitar.

Bahkan, menurut keterangannya, permasalahan yang pernah terjadi di Desa Laman Satong sebelumnya juga berujung pada penerapan sanksi adat terhadap perusahaan.

Bagi masyarakat, adat istiadat dan tata pemerintahan setempat seharusnya tetap dihormati oleh setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas investasi di wilayah mereka.

PARIT DA. U DIDUGA MENJADI OBJEK JUAL BELI, PADAHAL DISEBUT SEBAGAI FASILITAS UMUM

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan Parit Da. U.

Berdasarkan dokumentasi lapangan pada 15 November 2026 pukul 08.57 dan 08.58 WIB, terlihat kondisi parit yang berada di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara.

Masyarakat mempertanyakan dugaan adanya transaksi jual beli terhadap kawasan Parit Da. U tersebut. Menurut warga, apabila parit itu merupakan fasilitas umum, maka keberadaannya tidak semestinya diperlakukan sebagai milik pribadi atau objek transaksi tanpa kejelasan status dan dasar hukumnya.

Sementara itu, menurut keterangan Hendri Gunawan Syah, Parit Da. U tersebut berada di luar bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.

Keterangan tersebut perlu menjadi perhatian instansi pertanahan untuk memastikan batas bidang tanah dalam sertifikat, status parit, serta apakah kawasan tersebut termasuk fasilitas umum atau memiliki status hukum lainnya.

Masyarakat meminta agar persoalan ini tidak hanya diselesaikan berdasarkan keterangan sepihak, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pertanahan dan pengukuran langsung di lapangan.

MINTA PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Warga juga meminta agar dilakukan pengukuran ulang secara independen dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, BPN, dan pihak perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperiksa meliputi:

1. Keabsahan patok batas lama dan patok batas baru PT Laman Mining.
2. Perbandingan peta wilayah perusahaan sebelum dan sesudah perubahan.
3. Apakah terdapat bidang tanah milik masyarakat yang masuk ke dalam batas baru perusahaan.
4. Status tanah warga yang belum dibebaskan tetapi diduga telah dipasangi patok perusahaan.
5. Dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam perubahan batas tersebut.
6. Status hukum Parit Da. U dan batas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.
7. Apakah pemasangan patok baru telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata batas yang berlaku.
8. Apakah perusahaan telah melakukan komunikasi dan koordinasi sesuai ketentuan serta menghormati adat istiadat masyarakat setempat.

WARGA MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM

Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghambat kegiatan investasi dan pertambangan. Namun, investasi harus menghormati hak masyarakat serta tidak boleh merugikan pemilik tanah.

Warga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah dan instansi terkait diminta tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga turun langsung melihat kondisi patok, parit, serta melakukan pemeriksaan berdasarkan data koordinat dan dokumen pertanahan.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau penguasaan tanah masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, warga meminta agar dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan: Dugaan pergeseran batas lahan, pemasangan patok pada tanah yang belum dibebaskan, serta dugaan transaksi Parit Da. U merupakan keberatan dan keterangan masyarakat yang masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak perusahaan dan instansi berwenang.

Narasumber: Amat Yani – Ketua LPM.

Masyarakat RT 05 Desa Kuala Tolak
Kecamatan Matan Hilir Utara
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Sukarto

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 1 Juni 2025 sebagai Wakil Kepala Biro (Wakabiro) Kab. Ketapang - Kalimantan Barat. Email : sukarto@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gerak Cepat Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Wakil Ketua BPD Anjaswari Tindak Lanjuti Laporan Anak Digigit Monyet di Setiamulya

    Gerak Cepat Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Wakil Ketua BPD Anjaswari Tindak Lanjuti Laporan Anak Digigit Monyet di Setiamulya

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Aan Hermawan
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Tarumajaya, Kab. Bekasi — Babinsa Desa Setiamulya Sertu Parmadi bersama Bhabinkamtibmas Aipda Arif Pramono dan Wakil Ketua BPD Setiamulya, Anjaswari, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait seorang anak berusia 6 tahun yang dilaporkan digigit seekor monyet sepulang sekolah. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kawasan Perumahan Rosma Indah 2, RT 05/RW 010, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, […]

  • Kapolres Inhil Pimpin Sertijab Sejumlah Kasat dan Kapolsek, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

    Kapolres Inhil Pimpin Sertijab Sejumlah Kasat dan Kapolsek, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Saprizal
    • visibility 195
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Indragiri Hilir, Tembilahan – Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran, Jumat (18/9/2026) pagi. Upacara yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Indragiri Hilir tersebut dipimpin langsung Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H. Sertijab merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri […]

  • Polres Jepara Gelar Apel Pengamanan Pertandingan BRI Super League Antara Persijap Jepara vs Java United

    Polres Jepara Gelar Apel Pengamanan Pertandingan BRI Super League Antara Persijap Jepara vs Java United

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Supriyono
    • visibility 178
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jepara – Kepolisian Resor (Polres) Jepara menggelar Apel Pengamanan Pertandingan Kompetisi Sepakbola BRI Super League Musim 2026/2027 yang mempertemukan Persijap Jepara melawan Java United pada Sabtu (24/10/2026). ​Kegiatan yang berlangsung di halaman Swimming Pool Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Keris Aji Wibisono, serta dihadiri oleh Wakapolres […]

  • Pelantikan DPC Aslinmas di Sulut Tuai Sorotan, Penempatan Pengurus Bidang Hukum Dipertanyakan

    Pelantikan DPC Aslinmas di Sulut Tuai Sorotan, Penempatan Pengurus Bidang Hukum Dipertanyakan

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Cahyanto Amos Guntur
    • visibility 230
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Sulawesi Utara – Pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dan DPC ASLINMAS di sejumlah daerah Sulawesi Utara menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan desa serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, di balik semangat tersebut, muncul sorotan mengenai proses penentuan pengurus, khususnya pada bidang hukum. Pada Selasa, 20 Oktober […]

  • Ketika F = m × a Membaca Indonesia: Besarnya Sumber Daya Belum Tentu Mempercepat Kemajuan

    Ketika F = m × a Membaca Indonesia: Besarnya Sumber Daya Belum Tentu Mempercepat Kemajuan

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 197
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta — Besarnya sumber daya yang dimiliki suatu bangsa tidak otomatis menghasilkan percepatan kemajuan. Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok pemikiran Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol melalui tulisan berjudul “Ketika F = m × a Membaca Indonesia: Mengapa Besarnya Sumber Daya Belum Tentu Menghasilkan Percepatan Kemajuan”, yang ditulis di Jakarta, 30 Agustus 2026. […]

  • Jejak Peradaban Nusantara: Dari Manusia Purba hingga Gunung Padang, Fondasi Awal Lahirnya Indonesia

    Jejak Peradaban Nusantara: Dari Manusia Purba hingga Gunung Padang, Fondasi Awal Lahirnya Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 198
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Perjalanan panjang peradaban Nusantara tidak lahir dalam sekejap. Sejarah menunjukkan bahwa wilayah yang kini bernama Indonesia telah menjadi ruang kehidupan manusia sejak ratusan ribu hingga jutaan tahun silam. Proses evolusi manusia, perkembangan budaya, lahirnya sistem kepercayaan, hingga tradisi megalitik menjadi fondasi penting terbentuknya peradaban bangsa Indonesia. Hal tersebut dipaparkan dalam naskah […]

expand_less