Hison Pertanyakan Keberadaan Barang Bukti, Minta Proses Hukum terhadap Aparat yang Menangkapnya

MediaSuaraMabes | Muara Teweh – Hison, yang mengaku sebagai Ketua Dua Tokoh Masyarakat Dayak di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyampaikan keberatan atas proses hukum yang tengah menjerat dirinya. Melalui sebuah video yang diterima redaksi, ia mempertanyakan keberadaan sejumlah barang bukti yang menurut pengakuannya tercantum dalam berita acara pemeriksaan, tetapi tidak lagi ditemukan.

Dalam rekaman tersebut, Hison menyampaikan pernyataan terbuka yang ditujukan kepada masyarakat, insan pers, serta aparat penegak hukum. Ia menggambarkan perubahan kondisinya sejak ditahan dan menyebut dirinya merasa diperlakukan tidak adil dalam proses hukum yang sedang berjalan.

“Baju kebesaran saya diganti dengan baju tahanan,” ujar Hison dalam video tersebut.

Ia kemudian mempertanyakan keberadaan barang bukti berupa puluhan batang paralon dan satu unit mesin yang menurut keterangannya berkaitan dengan perkara yang menjerat dirinya.

“Barang bukti yang menjadikan kami pesakitan, puluhan paralon itu hilang dikemanakan. Satu unit mesin, jelas semuanya tertuang dalam berita acara itu hilang,” ungkapnya.

Atas dasar dugaan tersebut, Hison meminta agar keberadaan dan pengelolaan barang bukti diperiksa secara transparan. Bahkan, ia mendesak agar aparat yang melakukan penangkapan turut dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum.

“Artinya kriminalisasi ini terjadi karena mereka juga melakukan pencurian. Jadi kami dipaksa untuk dikriminalisasi. Tolong ini disiarkan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan sepihak dari Hison dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Dugaan hilangnya barang bukti maupun tuduhan terhadap aparat kepolisian memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen penyitaan, berita acara, serta keterangan resmi pihak berwenang.

SINGGUNG NASIB MASYARAKAT KECIL DAN TAMBANG RAKYAT

Selain mempertanyakan proses hukum yang dihadapinya, Hison juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat kecil di Kabupaten Barito Utara, khususnya warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan emas, usaha perkayuan, dan pekerjaan sektor informal lainnya.

Menurut Hison, penindakan terhadap aktivitas masyarakat yang mencari nafkah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ia meminta agar kebijakan penegakan hukum tidak mengabaikan persoalan mata pencaharian masyarakat.

“Apalagi yang mau dikerjakan orang, menambang emas di tanah mereka sendiri, mencari makan di saat kereta api batu bara sakit, di saat musim kemarau semua ditangkap. Mau kerja apa lagi masyarakat di saat ekonomi masyarakat Barito Utara lemah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pemahamannya terhadap pernyataan yang disebut berasal dari pemerintah pusat mengenai kerugian negara dan tindak pidana korupsi.

Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Hison. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta dalam setiap perkara.