SP2HP Polres Singkawang Ungkap Perkembangan Dugaan Pengrusakan Pohon Sawit, Herman Wakili Tiga Pihak Terdampak
- account_circle Hepni Jaya Kusuma
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 27
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Singkawang, Kalbar – Penanganan laporan dugaan pengrusakan pohon sawit di Jalan Sagatani, RT 002 RW 001, Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, memasuki tahapan tindak lanjut. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 18 November 2026, Satreskrim Polres Singkawang menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan penyidik serta rencana pemeriksaan saksi tambahan.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 521 KUHPidana. Dalam SP2HP disebutkan, peristiwa itu diketahui terjadi pada Sabtu, 26 September 2026, sekitar pukul 09.00 WIB, di lokasi kebun sawit di Jalan Sagatani.
SP2HP tersebut merujuk pada laporan pengaduan Nomor STPLP/268/X/2026/SPKT/POLRES SINGKAWANG/POLDA KALIMANTAN BARAT, tertanggal 21 Oktober 2026.
Persoalan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan kepentingan Herman seorang. Berdasarkan Surat Kuasa yang disampaikan, Herman tercatat sebagai penerima kuasa dari tiga orang pemberi kuasa, yakni Chung Djan Men, Agut Niun, dan Dendi.
Dengan adanya surat tersebut, Herman memperoleh kewenangan untuk mewakili kepentingan ketiga pemberi kuasa dalam persoalan yang berkaitan dengan dugaan pengrusakan pohon sawit di wilayah Kelurahan Sagatani.
Hal ini memperjelas bahwa pihak yang berkepentingan dalam persoalan tersebut lebih dari satu orang. Karena itu, penanganan perkara diharapkan turut memperhatikan keterangan dan kepentingan seluruh pihak yang memberikan kuasa, sesuai ruang lingkup surat kuasa serta fakta yang nantinya diperoleh dalam proses hukum.
Penyidik Periksa Dua Saksi, Tiga Saksi Tambahan Akan Dimintai Keterangan
Dalam SP2HP tertanggal 18 November 2026, penyidik menyampaikan telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang lahannya mengalami kerusakan. Penyidik juga telah mendatangi tempat kejadian perkara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/319.a/XI/RES.1.11/2026/Satreskrim, tertanggal 5 November 2026.
Untuk menindaklanjuti penanganan perkara, penyidik berencana melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Sagatani guna memperoleh keterangan terkait peristiwa dugaan pengrusakan tersebut.
Selain itu, penyidik juga akan mengundang dan meminta keterangan tiga orang saksi tambahan untuk memastikan alur peristiwa sebelum dugaan pengrusakan terjadi.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap rangkaian kejadian secara menyeluruh, termasuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang diperlukan.
Sebelum persoalan berlanjut ke jalur hukum, upaya mediasi telah dilakukan di Kantor Kelurahan Sagatani pada Rabu, 30 September 2026, dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk PT PLN (Persero) ULP Singkawang Kota.
Persoalan kemudian berlanjut dengan kegiatan inventarisasi di lapangan pada Senin, 5 Oktober 2026, yang melibatkan unsur kelurahan, RT, dan pihak terkait. Dalam proses tersebut sempat muncul perbedaan pendapat mengenai kondisi lahan dan tanaman sawit yang terdampak.
Pertemuan lanjutan juga dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Aula Kantor PKK, Kantor Camat Singkawang Selatan. Namun, berdasarkan informasi yang sebelumnya disampaikan, pembahasan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak.
Hingga akhirnya, persoalan ditempuh melalui jalur hukum dengan laporan kepada pihak kepolisian.
Perkembangan penanganan perkara ini menjadi perhatian, tidak hanya bagi Herman dan para pemberi kuasa, tetapi juga masyarakat yang berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terang dan berdasarkan ketentuan hukum.
Publik berharap penyidik bekerja secara profesional, transparan, objektif, serta tidak mengabaikan keterangan pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap fakta, bukti, dan keterangan saksi perlu ditelusuri secara cermat agar duduk perkara menjadi jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Penanganan laporan masyarakat juga diharapkan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, tanpa mengesampingkan hak dan asas praduga tak bersalah bagi siapa pun yang terkait.
Hingga SP2HP diterbitkan pada 18 November 2026, proses penanganan perkara masih berjalan. Belum ada kesimpulan akhir mengenai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pengrusakan tersebut.
“Tegakkan hukum dengan seadil-adilnya.” Harapan ini menjadi pesan agar setiap persoalan yang dilaporkan masyarakat diproses berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Media Suara Mabes akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini dengan mengedepankan akurasi, keberimbangan, serta prinsip-prinsip kode etik jurnalistik.
Jurnalis : Hepni Jaya Kusuma
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 3 Juni 2021 sebagai Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil_ Prov. Kalimantan Barat. Email : hepni.kusuma@mediasuaramabes.coid

Saat ini belum ada komentar